Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara ~ Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-51 tahun 2015 ~ Sultra Sehat Tanpa Rokok
2-1
2-1

Pra Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

a b c

Pada acara pembukaan kegiatan ini, Sambutan dan arahan kepala Dinas Kesehatan menekankan bahwa Penegasan point rekoemndasi kebijakan terutamaArah kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan RPJMD dan RPJMN.

Dari hasil penyajian dan diskusi selama pertemuan maka diperoleh Rencana tindak lajut yang akan dibahas lebih lannjut dalam Pra Rakerkesda adalah sbb:
• Oleh karena permasalahan kesehatan sifatnya multidimensional, maka pendekatan pelayanan kesehatan harus multidimensional; Swasta dan organisasi non pemerintah (LSM/NGO), diharapkan menjadi mitra kerja sektor kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
• Oleh karena kematian ibu terkait dengan kondisi sosial budaya khususnya, maka salah satu pilihan adalah meningkatkan kemitraan bidan dan dukun yang dilakukan secara emosional fungsional, artinya bidan tetap menjalankan fungsi kebidanannya karena memiliki skill dan kompetensi, begitupula dukun tetap menjalankan kemampuan dan kepercayaan masyarakat, yang terpenting adalah bidan dan dukun secara bersama melakukan pelayanan kepada ibu hamil. Hal yang terpenting adalah jangan sampai dukun berperan sebagai bidan.;
• Oleh karena masalah gizi terkait dengan sosial ekonomi khususnya kemiskinan, maka intervensi masalah gizi sebaiknya dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan penyebab timbulnya masalah gizi dimaksud;
• Oleh karena masalah penyakit terutama ATM, juga terkait dengan masalah ekonomi dan perilaku, maka pendekatan intervensinya tidak bisa dengan pendekatan kesehatan saja, perilaku saja ataupun ekonomi saja, akan tetapi harus terintegrasi;
• Oleh karena akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat, maka menjadi kewajiban kita untuk melakukan standarisasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
• Oleh karena semua masyarakat wajib mendapat manfaat yang sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, maka sebaiknya menjadi tuntutan untuk segera dilakukan Integrasi Jamkesda ke dalam JKN