Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara ~ Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-51 tahun 2015 ~ Sultra Sehat Tanpa Rokok
2-1
2-1

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenanganan wajib Pemerintahan dibidang kesehatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan PP Nomor 38/2007,
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan sesuai dengan PP nomor 7/ 2007, melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas-tugas Dinas Kesehatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, di atas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan,
pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan
pengembangan kesehatan;
c. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit,
penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta
pembinaan penyehatan lingkungan;
d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
e. Pengendalian kefarmasian dan alat kesehatan, makanan dan
minuman serta obat tradisional;
f. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap
tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
g. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya
kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
h. Pembinaan promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan
masyarakan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) dan komunikasi publik;
i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan;
j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
k. Melaksanakan fungsi lainnya yang dilimpahkan oleh Gubernur
sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a) Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian tentang surveilans penyakit menular ke seluruh Dinas Kesehatan kabupaten / Kota dan seluruh rumah sakit;
b) Pelaksanaan penyelidikan terhadap timbulnya kejadian luar biasa
penyakit menular yang terjadi di Kabupaten/Kota dan memiliki kesatuan epidemis;
c) Penataan manajemen program imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan menata pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit menular;
d) Penataan penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular Kabupaten / Kota;
e) Penataan pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah serta penyakit metabolik di Kabupaten / Kota;
f) Penatalaksanaan kasus di lapangan wilayah bencana dan wilayah
kejadian luar biasa;
g) Pembinaan manajemen pencegahan dan pencemaran lingkungan
Kabupaten / Kota;
h) Penyelenggaraan surveilans gizi buruk dan pemantauan penanggulangan gizi Kabupaten / Kota;
i) Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji, pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
j) Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan;
k) Registrasi, akreditasi, sertifikasi rencana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
l) Pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan tertentu dan pemberian rekomendasi sarana kesehatan rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara;
m) Pengelolaan, penyelenggaraan dan bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan;
n) Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar Kabupaten / Kota;
o) Pendayagunaan tenaga kesehatan;
p) Pendidikan dan latihan fungsional dan teknis;
q) Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan dan pemberian
rekomendasi ijin tenaga kesehatan asing;
r) Penyediaan dan pengelolaan buffer stock obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;